Jakarta memiliki hampir 3 juta meter persegi ruang kantor yang belum terserap pada 2023

Sekitar 70% dari jumlah tersebut terletak di CBD.

Di Jakarta, sekitar 2,90 juta meter persegi ruang kantor tetap belum terserap pada 2023, dan Colliers mengatakan bahwa 67,6% dari jumlah ini adalah gedung perkantoran di CBD. Situasi ini memberikan kesempatan bagi penyewa, terutama bagi mereka yang mendekati akhir masa sewa mereka, untuk melakukan negosiasi dengan pemilik gedung.

"Ketersediaan gedung-gedung yang baru selesai dibangun kemungkinan akan memikat penyewa untuk mempertimbangkan relokasi. Selain itu, dengan iklim bisnis menunjukkan tanda-tanda perbaikan, beberapa penyewa sedang mempertimbangkan ekspansi dan mencari ruang kantor yang lebih besar," kata analis.

Lebih lanjut dari Colliers:

Gedung-gedung dengan tingkat okupansi yang rendah secara komitmen merupakan pilihan yang sangat menarik bagi penyewa yang membutuhkan ruang, jika pemilik gedung tidak dapat menyediakan akomodasi yang diperlukan. Sebagai hasilnya, penyewa menemukan diri mereka dalam posisi tawar yang lebih kuat selama transaksi. Sebaliknya, penyelesaian gedung-gedung perkantoran baru akan menarik lebih banyak penyewa, meningkatkan tingkat okupansi secara keseluruhan.

Meskipun terdapat ruang kosong yang signifikan, permintaan kantor lebih kuat pada 2023 dibandingkan dengan 2022. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan penyelesaian kesepakatan tertentu yang telah dalam tahap negosiasi untuk beberapa waktu. Perpanjangan waktu dalam menyelesaikan kesepakatan pada 2023 sebagian besar disebabkan oleh kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan dari kantor pusat, terutama yang berlokasi di luar Indonesia. Selain itu, penyewa sedang memerlukan waktu untuk menilai penguatan iklim bisnis sebelum berkomitmen pada perjanjian.

Selain dari transaksi dalam gedung-gedung yang sudah ada, pemindahan ke gedung-gedung yang berbeda juga tercatat sepanjang 2023. Pemindahan biasanya dipicu oleh perbedaan antara kebutuhan penyewa dan ruang yang tersedia di gedung mereka saat ini. Dalam beberapa kasus, ketika ruang di lantai yang sama terbatas, pemilik gedung dapat menawarkan lantai alternatif untuk menampung kebutuhan ruang yang lebih besar.

Namun, dari sudut pandang penyewa, memilih ruang kosong baru dalam gedung yang sama dapat menimbulkan biaya tambahan. Sebagai respons, beberapa penyewa sedang menjelajahi kemungkinan untuk pindah ke gedung kantor lain untuk menghindari biaya tersebut. Yang mencolok, Sertifikasi Gedung Hijau saat ini muncul sebagai faktor motivasi untuk pemindahan, terutama di kalangan perusahaan multinasional.

Perusahaan yang aktif mencari ruang berasal dari berbagai sektor, termasuk elektronik, logistik, pengiriman, pengelolaan kargo, impor dan ekspor, serta firma hukum, dan tren umum di antara bisnis-bisnis ini adalah preferensi untuk melakukan ekspansi ke ruang baru daripada tetap berada di gedung-gedung mereka saat ini.

Di CBD, rata-rata okupansi tercatat sebesar 73,5% pada 2023. Tekanan dari pengenalan jumlah tambahan ruang kantor yang signifikan menyebabkan rata-rata okupansi saat ini turun sekitar 1% dibandingkan dengan 2022. Demikian pula, di area di luar CBD, operasional gedung-gedung kantor baru menimbulkan tantangan bagi tingkat okupansi. Untuk mengatasi ini, beberapa pemilik gedung berkolaborasi dengan operator ruang kerja bersama. Akibatnya, rata-rata okupansi di area di luar CBD tercatat sebesar 72,5% pada 2023, meningkat sedikit dibandingkan dengan  2022.

Perbedaan tingkat pasokan tambahan menimbulkan perkiraan okupansi yang berbeda untuk tahun 2024. Di area di luar CBD, pasokan substansial dengan tingkat okupansi yang relatif rendah kemungkinan akan mengakibatkan penurunan rata-rata tingkat okupansi pada tahun 2024. Sebaliknya, di CBD, di mana tidak ada gedung kantor baru yang selesai dan penyewa yang berkomitmen sudah siap untuk beroperasi, diperkirakan akan terjadi peningkatan pada rata-rata tingkat okupansi.

Pemilihan presiden berpotensi mempengaruhi dan membawa perubahan dalam iklim bisnis, yang mengarah pada pendekatan "wait and see". Beberapa kesepakatan mungkin akan diselesaikan pada awal tahun 2024, berasal dari proses negosiasi aktif yang dimulai pada 2023. Diperkirakan bahwa lebih banyak transaksi akan ditutup setelah pemilihan atau ketika arah kebijakan pemerintahan berikutnya menjadi diketahui.